RANGKUMAN ETIKA BISNIS (HAK DAN KEWAJIBAN INDIVIDU DALAM ORGANISASI, HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN ATAU ORGANISASI TERHADAP INDIVIDU)

ETIKA BISNIS
HAK DAN KEWAJIBAN INDIVIDU DALAM ORGANISASI DAN HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN ATAU ORGANISASI TERHADAP INDIVIDU
Kelompok 8
Dosen : Widyatmini, SE, MM

Disusun Oleh:

                        Dyah Ayu M Z                        (12216231)
                        Labib Muzhoffar                   (13216981)
                        Riant Pebrianto                     (16216310)
                        Sintia Wulandari                   (17216064)

PROGAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2019

HAK DAN KEWAJIBAN INDIVIDU DALAM ORGANISASI

1.1       Organisasi Rasional

Bertujuan mencapai tujuan teknis atau ekonomis dengan efisiensi maksimal. E.H Schein memberikan satu definisi ringkas tentang organisasi dari perspektif tersebut: Organisasi adalah koordinasi rasional atas aktivitas-aktivitas sejumlah individu untuk mencapai tujuan atau sasaran eksplisit bersama, melalui pembagian tenaga kerja dan fungsi dan melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab.

Model organisasi rasional mengasumsikan bahwa sebagian besar informasi dikumpulkan dari tingkat operator, naik melewati ssejumlah tingkat manajemen formal, yang masing-masing mengumpulkan informasi serupa, sampai akhirnya mencapai manajemen tertinggi.

Tanggung jawab etis dasar yang muncul dari aspek-sapek “rasional” organisasi difokuskan pada dua kewajiban moral, yaitu :

a)    Kewajiban pegawai untuk mematuhi atasan dalam organisasi, mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mengancam tujuan tersebut

b)     Kewajiban atasan untuk memberikan gaji yang adil dan kondisi kerja yang baik.

2.2       Kewajiban Pegawai terhadap Perusahaan

Kewajiban moral utama pegawai adalah untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin mengancam tujuan tersebut. Pandangan –pandangan tradisional tentang kewajiban pegawai pada perusahaan membentuk apa yang disebut “hukum agensi” atau dengan kata lain, peraturan yang menetapkan kewajiban-kewajiban dari “agen” (pegawai) kepada “pimpinan” mereka.

Ada sejumlah situasi dimana pegawai gagal melaksanakan kewajiban untuk mencapai tujuan perusahaan: Pegawai melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya “konflik kepentingan”, mencuri dari perusahaan atau menggunakan jabatannya sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari orang lain melakukan pemerasan atau suap. Masalah-masalah etis yang muncul dari tindakan tersebut :

1)      Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan muncul saat kepentingan pribadi pegawai mendorongnya melakukan tindakan yang mungkin bukan melakukan tindakan yang terbaik bagi perusahaan. Konflik kepentingan juga bisa muncul apabila pejabat atau pegawai suatu perusahaan juga bekerja atau menjadi konsultan perusahaan luar yang menjadi rekan atau pesaing perusahaan pertama.

Konflik kepentingan bisa bersifat aktual atau potensial. Konflik kepentingan aktual terjadi saat seeseorang melaksanakan kewajibannya dalam suatu cara yang mengganggu perusahaan dan melakukannya demi kepentingan pribadi. Konflik kepentingan potensial terjadi saat seseorang, karena didorong oleh kepentingan pribadi, bertindak dalam suatu cara yang merugikan perusahaan.

Untuk menghindari masalah, banyak perusahaan melakukan:

a)     menentukan jumlah saham perusahaan pemasok yang boleh dibeli pegawai

b)   menentukan hubungan dengan pesaing, pemasok, atau pembeli yang dilarang perusahaan

c)   mewajibkan pejabat penting untuk mengungkapkan semua investasi finansial luar mereka.

2)      Pencurian Pegawai dan Komputer

Tindakan pegawai yang mencari tambahan keuntungan pribadi atau menggunkan sumber daya perusahaan untuk dirinya sendiri merupakan tindakan pencurian karena keduanya berarti mengambil atau menggunakan properti milik orang lain (perusahaan) tanpa persetujuan pemilik yang sah.

Pencurian yang dilakukan pegawai sering merupakan pencurian kecil-kecilan, misalnya mencuri alat-alat kecil, peralatan kantor, atau pakaian.

Contoh lain: menggunakan komputer untuk membobol bank data suatu perusahaan, mengkopi program-program komputer suatu perusahaan, menggunakan atau menyalin data-data komputer perusahaan,dan lain-lain merupakan tindakan pencurian yang tidak etis karena semuanya melibatkan penggunaan atau pengambilan properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya yang sah. Disebut pencurian karena informasi yang dikumpulkan dalam bank data komputer oleh suatu perusahaan dan program komputer yang dikembangkan atau dibeli perusahaan merupakan properti dari perusahaan yang bersangkutan

3)      Insider Trading

Insider trading sebagai tindakan membeli dan menjual saham perusahaan berdasarkan informasi “orang dalam”. Informasi “dari orang dalam” tentang suatu perusahaan merupakan informasi rahasia yang tidak dimiliki publik di luar perusahaan, namun memiliki pengaruh material pada harga saham perusahan. Insider tradnig merupakan tindakan yang ilegal.

1.3       Kewajiban Perusahaan terhadap Pegawai

Ada dua masalah yang berkaita dengan kewajiban ini: Kelayakan gaji dan Kondisi kerja pegawai.

1)      Kelayakan Gaji

Dari sudut pandang pegawai, gaji merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan ekomoni pegawai dan keluarganya. dari sudut pandang pengusaha atau perusahaan, gaji adalah biaya produksi yang harus ditekan agar harga produk tidak terlalu tinggi dari kemampuan pasar. Kelayakan gaji sebagian bergantung pada dukungan yamg diberikan masyarakat (jaminan sosial, perawatan kesehatan, kompensasi pengangguran, pendidikan umum, kesejahteraan, dan lain-lain.), kebebasan pasar kerja, kontribusi pegawai, dan posisi kompetitif perusahaan.

                       Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalan menentukan gaji :

1.      Gaji dalam industri dan wilayah tempat seseorang bekerja

2.      Kemampuan perusahaan

3.      Sifat pekerjaan

4.      Peraturan upah minimum

5.      Hubungan dengan gaji lain

6.      Kelayakan negosiasi gaji

7.      Biaya hidup lokal

2)      Kondisi Kerja : Kesehatan dan Keamanan

Bahaya di tempat kerja tidak hanya kategori-kategori ancaman yang jelas seperti kecelakaan, tersengat listrik, dan terbakat namun juga suhu yang sangat panas atau sangat dingin, suara yang keras dari mesin, deebu batuan, radiasi, dan lain-lain.

Risiko memang bagian dari risiko pekerjaan yang tak terpisahkan. Misalnya pembalap dan pemain sirkus menerima risiko dari pekerjaan mereka. Mereka memperoleh :

a)      Kompensasi penuh dalam menghadapi risiko tersebut

b)    Secara sukarela dan sadar menerimanya dan memperoleh kompensasi sebagai imbalannya, maka kita dapat mengasumsikannya bahwa pengusaha atau perusahaan telah bartindak secar etis.

Akan tetapi, masalahnya adalah dalam pekerjaan yang berbahaya, syarat-syarat berikut tidak terpenuhi :

a)  Gaji atau upah dikatakan gagl memberikan kompensasi yang proposional terhadap risiko pekerjaan jika pasar tenaga kerja dalam suatu industri tidak kompetitif atau bila pasar tidak mempertimbangkan risiko-risiko tersebut karena memang belum diketahui

b)   Pegawai mungkin menerima risiko tanpa mengetahuinya karena mereka tidak memiliki akses ke informasi tentang risiko-risiko tersebut

c)    Pegawai mungkin menerima risiko karena putus asa, karena mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan dalam industri-industri yang kurang berisiko atau karena mereka tidak memiliki informasi tentang alternatif-alternatif yang tersedia

1.4       Organisasi Politik

Dalam model politik, individu dilihat berkumpul membentuk koalisi yang selanjutnya saling bersaing satu sama lain memperebutkan sumber daya, keuntungan dan pengaruh. Dengan demikian tujuan organisasi menjadi tujuan yang dibentuk oleh koalisi yang paling kuat dan paling dominan. Tujuan tudak ditetapkan oleh otoritas yang sah namun ditetapkan melalui tawar-menawar antara berbagai koalisi.

Perilaku dalam organisasi mungkin tidak ditujukan pada tujuan-tujuan rasional organisasi seperti efisiensi atau produktivitas, dan kekuasaan dan informasi munkin melewati jalur otorias komunkasi diluar jalur formal. Namun demikian, otoritas manajerial dan jaringan komunikasi formal memberikan sumber kekuasaan yang berlimpah.

1.5       Hak Pegawai

Hierarki manajerial yang terdapat dalam perusahaan-perusahaan besar memiliki karakteristik sebagai berikut :

1.      Manajer tertinggi merupakan lembaga pembuat keputusan yang tersentralisasi

2.      Manajer memiliki kekuasaan dan otoritas yang diakui secara hokum

3.      Manajer menentukan distribusi atas pendapatan, status, dan kebebasan diantara konstituen perusahaan

4.      Manajer memiliki monopoli kekuasaan layaknya pemerintah politik

Namun kekuasan-kekuasaan manajer tersebut dibatasi oleh adanya hak-hak pegawai. Hak-hak pegawai tersebut diantaranya :

A.    Hak Privasi

Hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa, dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang bisa diungkapkan pada orang lain. Namun demikian hak itu harus diimbangi dengan hak dan kebutuhan orang lain. Secara khusus, perusahaan kadang memiliki hak untuk mengamati aktivitas pegawai. Ada tiga elemen yang perlu diperhatikan dalam menyeimbangkan hak-hak tersebut yaitu relevansi, perstujuan dan metode.

B.     Kebebasan Suara Hati

Kebebasan berpendapat sesuai hati nurani. Hak atas kebebasan suara hati melindungi kepentingan-kepentingannya dengan mewajibkan individu yang bersangkutan untuk tidak bekerja sama dalam aktivitas-aktivitas yang secara sadar dianggapnya salah.

C.     Whistleblowing

Suatu tindakan membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain baik internal maupun eksternal. Hal ini menjadi hak dikarenakan terkadang perusahaan sering kali tidak mendengar kebebasan suara hati dari para pegawai tentang kesalahan moral perusahaan misalnya yang lebih mengutamakan keuntungan daripada kepentingan umum dan pegawai yang sadar hal itu salah harus tetap diam dengan alasan rahasia perusahaan.

D.    Hak untuk Berpartisipasi dan Manajemen Partisipatif

Dalam suatu demokrasi pengambilan keputusan biasanya memiliki dua karakteristik, yaitu :

a)      Keputusan yang berpengaruh pada kelompok ditetapkan oleh mayoritas anggota

b)      Keputusan yang ditetapkan setelah dilaksanakan diskusi yang menyeluruh, bebas dan terbuka. Semua anggota bisa berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan ataupun melalui wakil-wakil yang telah dipilih  sebelumnya.

E.     Hak atas Proses yang Layak dan PHK Sepihak

Hak paling penting pegawai adalah hak atas proses yang layak. Sistem ideal dari proses yang layak adalah sistem dimana individu diberi petunjuk-petunjuk yang jelas tentang peraturan yang harus mereka ikuti. Proses yang layak menjamin bahwa individu tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, tidak adil, atau kejam oleh atasannya dalam usaha melaksanakan peraturan-peraturan perusahaan dan juga menetapkan batasan moral atas pelaksanaan kekuasaan atasan seperti salah satunya tidak melakukan PHK sepihak yang ditentang secara moral.

F.      Hak Pegawai dan Penutupan Pabrik

Terdapat delapan langkah yang dapat dilakukan,yaitu  pemeberitahuan, lalu pesangon, jaminan kesehatan, pensiun awal, transfer, pelatihan kembali, pembelian oleh pegawai, pembayaran pajak lokal.

G.    Serikat Pekerja dan Hak untuk Berorganisasi

 Serikat pekerja merupakan hak yang sama untuk menjalin hubungan secara bebas yang membenarkan pembentukan dan keberadaan perusahaan juga mendasari organisasi pekerja. Hak pekerja untuk berorganisasi dalam serikat pekerja berasal dari hak untuk diperlakukan sebagai manusia yang bebas dan sederajat.

1.6       Politik Organisasional

·         Taktik Politik dalam Organisasi

Merupakan proses dimana individu atau kelompok menggunakan taktik-taktik kekuasaan yang dibentuk secara non-formal untuk mencapai tujuannya sendiri. Ada berbagai konflik dalam pencapaian tujuan tersebut, sering kali terdapat gap antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Ada dua faktor yang cenderung menekan konflik semacam itu, yakni :

1)      Karier individu sering bergantung pada kesehatan organisasi.

2)      Hubungan yang berlangsung lama dengan organisasi cenderung menciptakan ikatan loyalitas pada organisasi.

·         Etika Taktik Politik

Utilitas tujuan, prinsip utilitarian mewajibkan manajer menetapkan tujuan-tujuan yang menghasilkan keuntungan sosial terbesar dengan kerugian sosial yang terkecil. Ada dua taktik politik yang bertentangan dengan norma ini, yang pertama taktik politik yang melibatkan usaha mencari tujuan-tujuan pribadi dengan mengorbankan tujuan organisasi dan yang kedua adalah taktik politik yang melibatkan pemborosan.

Konsistensi tindakan politik dengan hak moral. Sejumlah taktik politik terlihat jelas merupakan penipuan. Penggunaan taktik politik yang memiliki unsur penipuan dan manipulasi jelas tidak etis. Hal tersebut merupakan pelanggaran moral terhadap individu yang bersangkutan, khususnya jika penggunaannya merugikan orang tersebut dengan memperalatnya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingannya.

Pengaruh pada perhatian. Sebagai tambahan pada ketidakadilan yang ada, prevalensi taktik politik dalam suatu organisasi dapat mengakibatkan pengaruh jangka panjang yang merugikan kualitas hubungan pribadi yang terdapat didalamnya. Beberapa peneliti menemukan bahwa penggunaan kekuasaan dalam organisasi cenderung menekan perlakuan terhadap individu-individu menjadi lemah.

·         Organisasi yang Penuh Perhatian

Aspek kehidupan organisasional tidak cukup baik digambarkan dalam model kontraktual yang merupakan dasar dari organisasi rasional, ataupun dengan model kekuasaan yang mendasari organisasi politik. Mungkin aspek teresbut paling tepat digambarkan sebagai organisasi penuh perhatian (caring) dimana konsep-konsep moral utamanya sama dengan konsep yang mendasari etika memberi perhatian. 

Jeanne M. Liedtka menggambarkan organisasi semacam itu sebagai organisasi atau bagian organisasi dimana tindakan memberi perhatian merupakan :

a)      Difokuskan sepenuhnya pada individu

b)      Dilihat sebagai tujuan dalam dan dari dirinya sendiri

c)      Bersifat pribadi

d)     Pendorong pertumbuhan bagi yang diberi perhatian